Greenflasion, Rompi Kuning, dan Komitmen JETP di Indonesia

Jika warga Prancis menggelar Demo Rompi Kuning akibat kenaikan pajak karbon BBM yang mengakibatkan greenflasion, maka Indonesia belum mengalami hal tersebut. Skema pembiayaan transisi energi Indonesia bukan dari pajak karbon dalam negeri, melainkan mobilisasi pendanaan swasta dan internasional, Komitmen JETP (Just Energy Transition Partnership) salah satunya.

Greenflasion dan Demo Rompi Kuning sempat ramai dibicarakan ketika Cawapres Gibran Rakabuming melemparkan pertanyaan kepada Cawapres Mahmud MD pada debat Cawapres kedua, Minggu, 21/1/2024. Istilah tersebut sempat menjadi pembicaraan hangat di kalangan netizen usai debat. Meski permasalahan tersebut tidak mendapat solusi dari semua cawapres yang berdebat, setidaknya isu lingkungan sempat mencuri perhatian publik.

Istilah greenflasion sebenarnya masih diperdebatkan jika dalam konteks istilah internasional. Di Indonesia, bisa diterima sebagai kependekan dari green inflasion. Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter, FEB UI, Telisa Aulia Falianty sebagaimana yang ditulis oleh Katadata, greenflation digunakan untuk menjelaskankan tentang peningkatan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi dari peralihan perekonomian menuju model yang lebih ramah lingkungan, yakni perekonomian net-zero.

Secara sederhana bisa dikatakan, barang dan jasa semakin mahal karena menjadi ramah lingkungan. Uang menjadi merosot nilainya (inflasi). Mengapa? Alih teknologi membutuhkan biaya. Misalnya, dari energi minyak bumi ke energi surya membutuhkan infrastruktur, maka biaya infrastruktur ini akan dibebankan ke konsumen melalui harga barang/jasa.

Selain itu, beberapa jurnal dengan lokus penelitian di USA dan Eropa membahas alih teknologi mengancam ketersediaan barang dan jasa yang ramah lingkungan sehingga akan memicu inflasi. Barang dan jasa terbatas sehingga harga menjadi tinggi, uang makin tidak berharga. Pun kebijakan dalam negeri terhadap energi hijau ini juga berpengaruh pada investor yang sudah memetakan bisnis dengan energi coklat (brown energy-energi fosil).

Selanjutnya, pada debat tersebut Gibran juga menyebut dampak greenflasion berupa kerusuhan Demo Rompi Kuning yang terjadi di Prancis pada tahun 2018. Demo tersebut dipicu oleh kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi.  Apa sebenarnya yang terjadi?

Demonstrasi Rompi Kuning di Prancis dan Pajak Karbon

Demo Rompi Kuning (Yellow Vest Protest) terjadi pada pertengahan November 2018. Demo ini dipicu oleh kenaikan pajak karbon untuk bahan bakar minyak. Kenaikan pajak karbon tersebut akan memicu inflasi karena akan menaikkan harga barang dan jasa sehingga pemenuhan kebutuhan akan makin mahal.

Pada 22 Juli 2015, French National Assembly menyetujui undang-undang yang meningkatkan pajak karbon sebesar hampir 600% pada tahun 2030. Berdasarkan undang-undang, semula pajak karbon sebesar EUR14,5 per metrik ton menjadi EUR22 pada tahun 2016. Pada tahun 2020 meningkat menjadi EUR56 dan rencana menjadi EUR100 pada tahun 2030.

Akibat Demo Rompi Kuning yang disebutkan sebagai demo terburuk setelah tahun 1968 bila dilihat dari kekacauan yang ditimbulkan, maka kenaikan pajak karbon tersebut dibekukan. Kini, pajak karbon di Prancis masih EUR44,55/metric ton CO2 sejak 2014, sama dengan sebelum demo. Demo ini bukan saja menggagalkan rencana kenaikan pakak karbon, namun juga menjadi simbol perlawanan pada kelas mapan.

Konsumen BBM khususnya bahan bakar diesel yang banyak digunakan oleh pengendara motor dan kendaraan umum. Bahan bakar diesel ini konsumen terbesarnya adalah kaum menengah ke bawah di Prancis. Selain penurunan daya beli BBM, kenaikan ini akan memicu kenaikan barang dan jasa sehingga makin menurun daya beli masyarakat dan makin menyulitkan kehidupan mereka.

Kesulitan ekonomi yang diprediksi bakal terjadi jika harga BBM malah, melahirkan solidaritas masyarakat dan menggalang demo untuk menurunkan harga BBM. Penggalangan solidaritas ini dimulai dari petisi di Change.org dengan tokoh Éric Drouet dan seorang pengusaha wanita bernama Priscillia Ludosky dari departemen Seine-et-Marne. Pada Mei 2018 mencapai 300.00 tanda tangan dan terus bertambah.

Masyarakat turun ke jalan dan akhirnya menjadi gerakan solidaritas akar rumput yang ikonik di Prancis. Demo ini menjadi lambang gerakan populis sebab bukan lagi sekadar demo untuk menurunkan harga barang/jasa akibat kenaikan pajak karbon, tapi juga menjadi ajak unjuk rasa untuk memprotes orang-orang ekonomi atas di Prancis. Orang-orang kelas atas yang menggunakan mobil alih-alih kendaraan umum yang relatif tidak terdampak oleh kenaikan harga ini.

Simbol rompi kuning diambil dari busana yang dikenakan oleh para pengendara motor di pedesaan. Pengunjuk rasa rompi kuning adalah orang-orang dari daerah pedesaan yang harus berkendara jarak jauh sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu menanggung kenaikan harga bahan bakar. Protes muncul di wilayah sekitar Prancis untuk mengecam pajak hijau yang akan diterapkan oleh Presiden Emmanuel Macron. Protes ini cepat berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Kelompok anggota kelas pekerja dan kelas menengah bersama mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap menurunnya standar hidup.

Eropa memiliki komitmen dalam penurunan emisi karbon melalui kebijakan dalam negeri dan EU ETS (Europe Emissions Trading System). Penerapannya melalui peraturan lingkungan hidup, sistem perdagangan emisi (ETS), dan pajak karbon. Finlandia adalah negara pertama di dunia yang memperkenalkan pajak karbon pada 1990. Sejumlah 20 negara di Eropa telah menerapkan pengurangan pajak karbon ini sejak tahun 1990. Dilansir di laman Taxcarbon.org, pajak paling rendah di Ukraina sebesar EUR1 per metrik ton emisi karbon. Negara yang menerapkan pajak karbon tertinggi di Eropa yaitu Swedia, Liechtenstein, dan Swiss sebesar  lebih dari EUR100. Sedangkan Prancis, EUR44,55 menempati urutan ke-8 dalam hal besaran pajak karbon dari 20 negara Eropa yang menerapkan pajak ini.

Apakah Pajak Karbon Menimbulkan Inflasi di Indonesia?

Pada tahap awal, rencana penerapan pajak karbon di Indonesia dimulai dari sektor PLTU sebesar Rp 30/kg CO2 yang diterapkan pada  1 April 2022. Implementasi pajak karbon dikenakan untuk PLTU karena PLTU menyumbang emisi terbesar dari sektor energi yaitu 40%. Namun pelaksanaan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Di Indonesia, pajak karbon bukan satu-satunya sumber pembiayaan untuk menekan emisi CO2 melalui sektor energi. Oleh sebab itu, transisi energi dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan tetap menjadi agenda utama. Sumber pembiayaan transisi energi di Indonesia rata-rata dari uang asing baik dari sektor swasta, kerjasama bilateral, dan multilateral.

Hingga Oktober tahun 2023, ada 3 sumber pendanaan untuk transisi energi yaitu dari Asian Development Bank dan World Bank Group (500 juta USD), Energy Transition Mechanism yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur, dan Just Energy Transition Partnership (JETP) melalui International Partner Group (IPG) sebesar 20 juta USD.

JETP sempat menjadi pembicaraan yang menarik selama tahun 2023 sebab dana yang dijanjikan cukup besar. Kerjasama ini sudah ditandatangani pada 15 November 2022 saat KTT Pemimpin G20 di Bali. Perjanjian antara Presiden Indonesia dan IPG yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang.

“JETP merupakan kemitraan Indonesia dengan negara-negara yang tergabung G7 plus Norwegia untuk membantu Indonesia untuk transisi energi yang berkeadilan untuk menghindari tragedi iklim yang parah,” kata Direktur Eksekutif IESR (Institute for Essential Services Reform), Fabby Tumiwa melalui podcast IESR, Agustus 2023. Fabby juga menjadi salah satu panelis dalam debat Cawapres kedua pada Minggu, 21/1/2024.

JETP Indonesia menargetkan membatasi total emisi sektor ketenagalistrikan sebesar 290 juta ton CO2eq pada tahun 2030. Juga mempercepat penggunaan energi terbarukan untuk berkontribusi setidaknya 34% dari seluruh pembangkit listrik. Kerjasama ini juga menetapkan tujuan untuk mencapai Emisi Nol Bersih di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050.

“Kalau Indonesia berhasil mencapai emisi nol persen, akan memberi manfaat pada dunia. Sementara itu, negara-negara Anex 1 (negara kaya) yang sudah duluan menyumbang emisi yang besar,” tambah Fabby.

Perlu diketahui bahwa dana 20 juta USD tersebut masih berupa komitmen investasi. Untuk mencairkan dana tersebut, maka Indonesia harus menyusun Just Transition Frame Work. Misalnya di Afrika Selatan yang lebih dulu menyusun keadilan transisi energi yaitu keadilan restoratif, keadilan prosedural, dan keadilan distribusi. JETP South Africa memobilisai dana sebesar US$8.5 juta antara 2023 dan 2027, jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia.

Sedangkan Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih membuat rekomendasi untuk merespon implementasi JETP ini berupa draft kertas putih berjudul Apakah Rencana dan Kebijakan Investasi JETP Dapat Mendorong Transisi Energi yang Adil dan Ambisius?, Oktober 2023. Dalam draft tersebut disampaikan bahwa keadilan dalam transisi energi meliputi keadilan rekognisi (pengakuan kelompok rentan), keadilan distributif (manfaat yang terdistribusi merata), keadilan prosedural (partisipasi di semua aspek termasuk hak mendapatkan informasi), dan keadilan restoratif (pemulihan dampak energi fosil).

Bila di Prancis, transisi energi membutuhkan pendanaan dari pajak karbon BBM yang diprediksi menimbulkan inflasi, maka transisi energi di Indonesia juga akan memberika memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari energi fosil. Jumlah pekerja di sektor ini ribuan dan terancam kehilangan pekerjaan.

“Dalam melaksanan JETP, pemerintah harus mempersiapkan mereka yang terdampak, dari semula bekerja di energi kotor ke bersih. Misalnya mengadakan re-training, upskilling, dan reskilling. Transisi energi ini harus inklusi, no left behind,” kata Fabby.

JETP harus mengidentifikasi dampak tersebut selain menyiapkan proyek transisi energi. Yang tak kalah penting juga reformasi kebijakan. Jika hal ini bisa dipersiapkan dengan bagus dan terbuka, maka kekhawatiran terjadinya greenflasion bisa dicegah.